Pencucian Uang Kasus Import Daging Sapi

Saksi ahli dalam sidang perkara suap kuota impor daging di Kementerian Pertanian menyatakan bahwa mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah punya hubungan akrab dengan memperhatikan percakapan mereka dalam bahasa Arab.

“Dalam konteks ini dua orang ini sangat akrab dan dicampuri dengan bahasa yang memang dimengerti lawan bicaranya,” kata ahli penerjemah bahasa Arab Kedutaan Besar Saudi Arabia Jamaludin dalam sidang dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi dan 

Arya Abdi Effendi di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Jamaludin dalam sidang diminta menerjemahkan percakapan Luthfi dan Fathanah mengenai laporan Fathanah tentang penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama sebanyak 8.000 ton dengan imbalan dana Rp40 miliar.

“Ismak ismak ee kalam la arab ya ana, artinya dengerin saya mau bicara pakai bahasa arab ini,” kata Jamaludin menerjemahkan pernyataan Fathanah. “Eee huwa hiya tudkhil khamaniya alaf batruk ton alheim, ee khamaniya allaf alheim ee huwa hiya ta i dunna kullu annukhud arbain milyar cash, artinya dia akan memasukkan sekitar 8.000 ton daging, ia akan memasukkan uang Rp40 miliar secara cash, kalau 10 ribu saya minta Rp50 miliar, saya minta setidaknya segitu,” jelas Jamaluddin menjelaskan percakapan Fathanah dan Luthfi di telepon yang disadap KPK.

Jamaluddin menjelaskan bahwa pembicaraan dalam bahasa arab itu menjelaskan percakapan transaksional. “Dari kalimat-kaliman yang disampaikan pembicaraan ini mengindikasikan suatu hal transaksional, sesuatu yang barang kali secara materi menghasilkan, angka-angka itu mengindikasikan ada transaksi,” ungkap Jamaludin.

Dalam sidang seharusnya asisten pribadi Luthfi, Ahmad Zaki; pengacara Fathanah, Achmad Rozi; anak dari ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Taufik Ridho juga hadir sebagai saksi, tapi keempatnya tidak datang.

“Ini sebenarnya masih ada 4 orang saksi, antara lain Ahmad Zaki, Rozi, Ridwan Hakim dan Muhammad Taufik Ridho, semuanya dari organisasi yang sama, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan apakah hadir atau tidak sampai siang ini,” ungkap jaksa penuntut umum KPK M Rum.

Karena itu jaksa akan memanggil paksa Zaki dan Rozi. “Sebenarnya kami harus mengajukan, terutama Ahmad Zaki dan Rozi ini sudah beberapa kali dipanggil tidak pernah hadir, dan berjanji hadir tapi nyatanya tidak hadir, jadi kami akan melakukan upaya paksa,” ungkap M Rum.

Keduanya sudah pernah dipanggil sebagai saksi untuk sidang pada Jumat (17/5/2013) dan Rabu (22/5/2013) namun kesaksian mereka belum didengar karena tidak hadir. Ketua majelis hakim Purwono Edi Santoso menyatakan memberi waktu pemanggilan paksa hingga Kamis (30/5.2013). “Baik, kami berikan waktu besok pagi ya,” kata Purwono.

Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Keduanya juga dikenakan disangkakan melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Elizabeth, Juard dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Juard dan Arya ditangkap KPK pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah, KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton.

Dampak Positif dan Negatif Twitter SBY

 

Presiden SBY siap nge-tweet untuk berkomunikasi dengan followersnya. Ada dampak positif dan negatif dari upaya Presiden SBY untuk lebih dekat dengan rakyat Indonesia ini.

"Membuka twitter menjadi urgent buat SBY. Sebab, selama ini kegelisahan utama SBY yang kerap diungkapkan tentang Partai Demokrat ialah belum padunya komunikasi publik para elite partai. Dengan membuka akun twitter, praktis arus utama komunikasi politik akan lebih tertata sebab alaminya info dari akun SBY akan menjadi mainstream," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Rico Marbun, saat berbincang dengan detikcom.

Menurut Rico, meski kental dengan nuansa politis, ada beberapa nilai positif yang dapat muncul. Pertama, ada keterbukaan yang sifatnya total.

"Berbeda dengan SMS, email atau surat, publik bisa menyampaikan langsung uneg-uneg dan konfirmasi kepada SBY. Ini berarti kita tidak perlu bertanya-tanya apakah kritik dan pertanyaan kita sampai atau tidak ke SBY," paparnya.

Nilai positif yang kedua, dari sisi politik, SBY juga bisa mengurangi distorsi informasi tentang Demokrat. "Karena info tentang partai dari elite dan publik menjadi tidak berjarak," tutur pria yang juga pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

Nilai positif yang ketiga, dari sisi kenegaraan, SBY seharusnya bisa memanfaatkan media ini sebagai bahan awal untuk mengetahui keinginan publik. "Bisa untuk menerka mood publik atas kebijakannya," katanya.

Selain nilai positif, tentu ada nilai negatifnya. Nilai negatif yang harus diwaspadai adalah bila tidak dikelola dengan baik, maka twitter ini akan menjadi bumerang.

"Bila tidak dikelola dan didukung oleh tim yang baik, strategi ini bisa menjadi semacam 'backfire'. Bila content yang ditampilkan terlalu personal, kurang bermutu, atau bahkan kurang cepat dan telat merespons, publik bisa menilai langkah ini menjadi manuver pencitraan yang kental nuansa basa basim," kata Rico.

Nilai negatif lainnya, lanjut Rico, SBY harus menghadapi cyber bullying. Diharapkan SBY tidak mudah terpancing emosi atau keinginan untuk berkeluh kesah.

"Ingat bahwa ini bukan hanya akun twitter orang biasa, ini adalah akun twitter pemimpin republik. Artinya semua pesan bukan hanya dipantau orang Indonesia namun juga dunia internasional," tutupnya.

Perbudakan Buruh

Kapitalisme memang tak akan pernah berpihak pada buruh. Justru malah menjadikan buruh sebagai budak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perlakuan tidak manusiawipun sering mereka dapatkan. Pada awal bulan Mei lalu terbongkar kasus perbudakan buruh panci di Tanggerang. Yang mengesalkan adalah terdapat aparat yang membekingi pelaku perbudakan buruh ini, bukannya menolong para buruh yang disekap dan disiksa oleh majikan tapi malah bekerja sama. Tidak hanya itu para buruh sudah berbulan-bulan tidak digaji dan mereka hidup benar-benar jauh dari kata layak. Kalau ada buruh yang sakit, mereka akan dipisahkan ke ruangan berbeda lalu disiram dengan cairan aluminium foil. Mereka juga hanya diberi waktu istirahat sangat sedikit dan yang lebih parahnya lagi tidak diperbolehkan untuk shalat. Motifnya lagi-lagi karena ingin untung besar dengan biaya yang sedikit. Tidak menutup kemungkinan bisa saja masih banyak lagi kasus-kasus perbudakan seperti ini yang belum terungkap. Terlihat jelas bagaimana keserakahan dan kerakusan para pengusaha kapitalis.

Masalah perbudakan di kalangan buruh ini akan selalu ada selama hubungan yang terjalin antara buruh dan majikan dibangun berdasarkan asas kapitalisme. Sehingga kesejahteraan itu mustahil didapatkan, dan negarapun tidak memberikan jaminan adanya kesejahteraan itu, hal ini memaksa mereka mau tidak mau diperbudak demi mendapatkan biaya hidup dan merekapun tidak bisa berbuat banyak. Tidak hanya hubungan tersebut peraturan dan Undang-undang saat inipun bernafaskan kapitalisme. Selama kapitalisme ini bercokol kalangan buruh akan tetap diperbudak sebagai alat pencetak uang. Jadi permasalahan buruh ini tidak hanya berbicara tentang buruh dan majikan saja tetapi juga negara.

Teringat seseorang yang berkata kepada saya bahwa negri ini sudah terlanjur kacau sudah susah untuk dibenahi penuh dengan lubang. Kesejahteraan itu mustahil didapatkan bagi mereka yang miskin. Tidak dipungkiri memang banyak diantara kita yang pesimis. Satu-satunya solusi hanya kembali kepada Islam. Tidak ada cara lainnya. Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah, betapa sejahteranya ketika Islam itu ada sebagai sebuah aturan hidup. Justru penderitaan itu dimulai ketika Islam itu tidak diterapkan sebagai sebuah sistem. Mungkin kalau digambarkan kita saat ini berada pada masa terburuk sepanjang sejarah Islam

Di dalam Islam semua layak mendapatkan kesejahteraan. Negara wajib memberikan jaminan kesejahteraan bagi tiap individu yaitu tersedianya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Jadi tidak hanya kesejahteraan yang hanya diukur dari materi saja. Islam juga memberikan aturan dan sistem yang menjamin negara bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap rakyat. Jadi tidak seperti kapitais yang abai terhadap rakyat. Posisi para pekerja di dalam Islampun, dipandang bukan sebagai faktor produksi tetapi sebagai manusia selayaknya. Bahkan sampai kontrak kerjapun diperhatikan. Dalam Islampun besaranya upah itu dipatok sesuai dengan nilai manfaat yang diberikan oleh pekerja, bukan berpatokan pada kebutuhan hidup minimum seperti dalam kapitalisme.

Ketidakpastian BBM Bersubsidi

Belum diputuskannya kebijakan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian dalam negeri.

Rofi Munawar, anggota Komisi VII DPR, mengatakan saat ini sebenarnya pasar membutuhkan kepastian kebijakan pemerintah terkait BBM untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi saat ini harus terus berjalan dengan pasokan energi yang sifatnya berkelanjutan dan terbarukan.

“Ketidakpastian wacana kenaikkan harga BBM subsidi telah membuat keresahan sosial dan membuat aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Ini menunjukkan pemerintah kurang baik dalam melakukan antisipasi dan perencanaan pengelolaan BBM subsidi,” katanya melalui siaran persnya di Jakarta.

Rofi mengungkapkan selama ini pemerintah selalu menjadikan BBM sebagai komoditas, tanpa memikirkan pilihan energi alternatif untuk menggantikan peran BBM. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban saat subsidi untuk BBM menjadi semakin besar karena pengelolaan yang kurang baik.

Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan berdampak pada semakin tingginya inflasi di dalam negeri. Alasannya, kenaikkan itu akan berpengaruh langsung kepada harga berbagai komoditas pokok masyarakat.

“Kenaikan BBM akan memberatkan masyarakat kecil, karena harga beragam komoditas akan ikut naik secara bersamaan. Perencanaan pemerintah terkait kebijakan BBM bersubsidi sangat lemah, sehingga rakyat dibebankan” ungkapnya.

Lebih lanjut Rofi menjelaskan Pemerintah harus menjelaskan pengalihan dana subsidi BBM yang berhasil dihemat kepada DPR. Pasalnya, pengalihan tersebut menyangkut penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan harga BBM dinaikkan bila dana kompensasi untuk bantuan dan perlindungan sosial atas dampak kenaikan BBM sudah siap.

“Jika harus ada kenaikan BBM maka kompensasi dan bantuan itu harus siap. Dananya harus tersedia. Dan saya berharap Pemerintah dan DPR bisa menetapkan dan merampungkan APBNP 2013 ini. Pemerintah berharap bersama DPR bisa membahasnya Mei 2013 . Saya harapkan ini dapat kita percepat,” katanya.

Presiden berharap baik pemerintah maupun DPR memiliki sense of responsibility, termasuk dalam hal kompensasi, manakala harga BBM naik. Sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM, SBY menyebutkan ada sejumlah bantuan yang dapat dipersiapkan oleh pemerintah.

Bantuan tersebut antara lain bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), bantuan beras miskin, beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH) untuk keluarga yang sangat miskin, serta bantuan lain baik dari pusat dan daerah maupun bantuan yang berupa kesetiakawanan sosial dari BUMN, swasta dan lain-lain.